PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persetujuan tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, dan dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati serta Gubernur Bank Indonesia, yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Dalam laporan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto, ditegaskan bahwa APBN harus terus menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung transformasi struktural ekonomi nasional.

"APBN harus menjalankan tugas strategis mendukung program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, dan pembangunan perumahan rakyat. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kinerja perekonomian nasional," ujar Wihadi.

Banggar DPR RI juga memberikan persetujuan atas penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membantu menutup defisit anggaran, sekaligus menjalankan peran counter-cyclical dalam merespons tekanan global terhadap perekonomian nasional.

“Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, peran sentral APBN sebagai shock absorber sangat krusial untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan layanan publik khususnya kesehatan,” imbuh Wihadi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pandangan konstruktif dari Banggar DPR RI terhadap pelaksanaan APBN 2025. Ia menegaskan bahwa sinergi belanja pusat dan daerah akan terus diperkuat demi efektivitas anggaran.

“Sinergi dan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran. Dari sisi penerimaan, DJP, Bea Cukai, dan PNBP juga akan terus melakukan upaya maksimal dalam mencapai target penerimaan negara,” ungkap Menkeu.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa laporan semester I dan prognosis semester II APBN 2025 ini akan menjadi dasar penting dalam menyusun RAPBN Tahun 2026 yang saat ini sedang mulai dibahas bersama DPR RI.

“Sekali lagi pimpinan dan para anggota Badan Anggaran, terima kasih atas pembahasan APBN 2025 yang sedang berjalan, laporan semester pertama dan outlook semester kedua untuk menjadi landasan bagi kami juga menyusun RAPBN 2026 yang pada saat ini sedang mulai dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan serta berbagai pandangan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat,” pungkas Menkeu. (pun/aha)