PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lalo menegaskan pentingnya transformasi Polri menjadi institusi yang tidak hanya menjalankan tugas secara formal konstitusional, namun juga memiliki jiwa sipil dan karakter kerakyatan. 

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Transformasi Polri Menuju Presisi: Menjadi Harapan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

“Saya hadir lagi di press room DPR ini untuk berdiskusi bersama rekan-rekan wartawan dan praktisi. Dalam konstitusi kita, Polri ditempatkan sebagai alat negara yang tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. Tapi pasca TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, Polri juga diberi karakter sipil dan kerakyatan,” ujar Rudianto membuka paparannya.

Menurut Rudianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berhasil menerjemahkan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pendekatan yang lebih material terhadap permasalahan rakyat. Ia mencontohkan keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan hingga penanganan persoalan ketenagakerjaan bersama serikat buruh.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Polri hadir untuk menjembatani pekerja dan pengusaha, bahkan terlibat dalam program penanaman jagung yang menopang ketahanan pangan nasional. Kuartal kedua ini, capaian tembus 2,5 juta ton,” lanjut Rudianto.

Ia juga mengapresiasi kecepatan dan responsifitas institusi Polri terhadap aduan masyarakat yang disampaikan melalui DPR RI, khususnya dalam forum-forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI. “Ketika ada laporan masyarakat, Polri hadir dan cepat merespon. Namun kami tetap mendorong agar Polri berani menindak tegas oknum yang menyimpang, bahkan bila perlu diberhentikan. Kita ingin Polri menjadi teladan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Media Yayat Ruhiyat Cipasang menyampaikan pandangannya sebagai jurnalis. Ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif, meskipun tetap diwarnai tantangan di lapangan. “Hubungan masyarakat dan polisi itu seperti benci tapi rindu. Tapi saya rasa lebih banyak rindunya. Kita lihat saat HUT Bhayangkara ke-79 kemarin, Monas penuh sesak oleh masyarakat,” ungkap Yayat.

Namun, ia juga mengingatkan adanya kasus-kasus yang memerlukan perhatian lebih dari institusi kepolisian, seperti aduan yang justru lebih cepat ditangani pihak Damkar dibandingkan Polri. “Ini perlu jadi introspeksi,” ujarnya.

Yayat juga menyoroti modernisasi teknologi yang dilakukan Polri seperti peluncuran robot humanoid, robot anjing, dan kanal e-Police. Ia menilai inovasi tersebut bukan hanya sebagai alat bantu kerja profesional, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan konten kreator. 

“Kalau kanal e-Police diisi dengan konten humanis dan kerja-kerja Polri di daerah 3T, ini bisa jadi ruang sinergi antara Polri dan masyarakat. Tidak sekadar proyek, tapi jadi ruang edukasi publik sekaligus peluang ekonomi kreatif,” jelasnya.

Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Mohammad Rano Alfath sebagai narasumber, dan dipandu oleh moderator dari KWP, Saktia Andri Susilo. Forum ini menjadi bagian dari refleksi publik terhadap transformasi Polri dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79 dan upaya menuju institusi kepolisian yang presisi, humanis, dan berkeadilan. (pun/aha)