PARLEMENTARIA, Palembang - Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel mendapat perhatian serius dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI Darmadi Durianto memperingatkan bahwa apabila konflik ini terus berlanjut, imbasnya bisa merambat luas ke sektor ekonomi nasional, termasuk kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau perang ini berlanjut, tentu BUMN akan sangat terdampak. Harga komoditas akan melonjak, biaya impor naik drastis, dan ekspor bisa terganggu. Ujungnya, banyak perusahaan bisa kolaps, terutama dari sektor UMKM dan korporasi yang tidak tahan terhadap tekanan ekonomi global,” tegas Darmadi kepada Parlementaria, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).

Dirinya menjelaskan bahwa potensi krisis ini bukan hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga akan mengguncang stabilitas sistem keuangan, terutama perbankan BUMN atau Himbara. Menurutnya, kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) diprediksi akan meningkat tajam jika situasi tidak segera dimitigasi.

“Bank-bank Himbara akan terdampak. NPL akan naik, cost of fund pun ikut terdongkrak. Ini akan merusak kinerja bank dan berdampak sistemik ke sektor keuangan,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham yang mulai terasa akibat ketidakpastian global. Pun, lonjakan harga minyak turut menjadi perhatian utamanya. Menurut data yang disampaikan dalam rapat, skenario terburuk memproyeksikan harga minyak dunia bisa menembus USD 140 per barel.

“Kalau itu terjadi, sebagai negara net importer minyak, beban subsidi kita akan membengkak luar biasa. Ini tentu mengancam ketahanan fiskal dan bisa merusak postur APBN,” ujarnya.

Ia juga menilai perlu adanya intervensi cepat dari pemerintah untuk mengantisipasi risiko likuiditas. Maka dari itu, dirinya mengusulkan agar bank-bank milik negara segera meningkatkan cadangan dan memperkuat sistem mitigasi risiko, termasuk menjaga arus kas tetap sehat agar tidak terjebak dalam krisis keuangan.

“Kita harus belajar dari negara lain. Di China, masyarakat bahkan kesulitan menarik uang dari bank karena krisis likuiditas. Jangan sampai kita mengalaminya di sini. Pemerintah harus jaga agar kondisi seperti 1998 tidak terulang,” ungkap Darmadi.

Dirinya juga menekankan, dalam situasi global yang tidak menentu ini, BUMN tidak cukup hanya menjalankan bisnis biasa. BUMN, tegasnya, perlu dituntut memiliki kesiapan krisis, strategi mitigasi risiko, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tekanan global yang sewaktu-waktu bisa berubah drastis.

“BUMN itu pilar ekonomi nasional. Kalau mereka goyah, maka ekonomi Indonesia juga akan ikut terguncang. Ini bukan soal perang di luar negeri saja, tapi soal ketahanan ekonomi dalam negeri,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (um/rdn)