PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi mengingatkan kepada seluruh para direksi BUMN untuk tidak melupakan pemegang saham sejati perusahaan-perusahaan negara. Ia pun menyampaikan kehadiran anggota dewan bukanlah formalitas, melainkan perpanjangan tangan rakyat yang berhak menuntut pertanggungjawaban kinerja BUMN.

“Jangan sampai ketika sudah duduk di kursi direksi, lupa bahwa yang sesungguhnya memegang saham itu bukan semata pemerintah, tapi rakyat Indonesia,” tegas Mulyadi dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, BUMN harus memiliki kerangka berpikir yang selaras dengan prinsip kepemilikan publik. Ia menerangkan setiap perubahan manajemen, kebijakan investasi, hingga pembagian kompensasi direksi seharusnya tak lepas dari pengawasan dan keterlibatan DPR sebagai perwakilan rakyat.

“Setiap kali ada perubahan besar, jangan cuma konsultasi dengan kementerian. Kami juga harus tahu. Jangan sampai lupa siapa yang diwakili,” ujarnya.

Dirinya pun menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam menyusun peta jalan kontribusi BUMN ke negara, termasuk dividen, pajak, dan royalti. Ia mempertanyakan apakah ada skema jangka panjang yang konkret untuk meningkatkan kontribusi keuangan perusahaan negara. Lebih jauh, ia menilai BUMN belum cukup menunjukkan keberpihakan pada penguatan ekonomi rakyat. 

Sebagai contoh, paparnya, ia menilai masih minimnya keterlibatan BUMN dalam program-program berbasis desa, yang padahal memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Di desa itu uang berputar besar, tapi BUMN belum benar-benar masuk. Harusnya ini jadi perhatian serius kalau memang ingin membangun ekonomi dari pinggiran,” tegasnya.

Menutup pernyataan, Mulyadi mengingatkan keberadaan BUMN tak boleh kehilangan orientasi sosialnya. “BUMN bukan hanya perusahaan besar. Ia alat negara untuk melayani rakyat. Kalau melupakan itu, maka kita kehilangan ruh-nya.” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (um/rdn)