Perlu Bayar Hosting Fee Moto GP, Legislator Kritik ITDC Jangan Terus Minta Subsidi

20-06-2025 / KOMISI VI

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah - Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengadu ke Komisi VI DPR RI bahwa ada hosting fee yang harus dibayar setiap penyelenggaraan Moto GP. Biaya ini sering menjadi topik perdebatan karena nominalnya yang besar, contohnya untuk MotoGP Mandalika 2024, biaya ini mencapai Rp 231 Miliar. 

 

Masih segar dalam ingatan bahwa pelaksanaan Moto GP pertama kali ITDC sangat bergantung pada dukungan Pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara mengungkapkan dalam penyelenggaraan pertama kalinya itu bahkan Menteri BUMN terkesan memaksa para karyawan di bawah naungan BUMN untuk menonton gelaran motor jet darat tersebut di Sirkuit Internasional Mandalika. 

 

"Ini dari pengalaman pada saat Moto GP pertama itu dilakukan. Itu kan hampir semua disubsidi oleh negara. Pertama subsidi dalam bentuk dana dan kedua disubsidi negara dalam bentuk penonton," ujarnya dalam wawancara usai rapat dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (19/6/2025).

 

Berita soal karyawan BUMN diminta untuk menonton Moto GP pertama di Sirkuit Internasional Mandalika itu pun menjadi buah bibir. Selain itu, aspal di Sirkuit itu bahkan awalnya dianggap Dorna Sport (pemilik hak siar Moto GP) tidak sesuai standar.

 

I Nengah selanjutnya mengingatkan, Sirkut Internasional Mandalika berada di dalam Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK). KEK kata dia seharusnya bisa menjadi wilayah yang mandiri, bukan malah membebankan Pemerintah. 

 

"Saya menekankan, yang namanya KEK itu harus mandiri nantinya bukan terus-terusan disubsidi oleh negara. Apalagi sekarang BUMN itu berada di bawah Danaantara. Danaantara tentu akan memiliki pertimbangan khusus untuk menyalurkan dananya," tegas Legislator Partai NasDem itu.

 

Sirkuit Internasional Mandalika sudah dua kali menjadi tuan rumah gelaran Moto GP. Tahun 2025, stasiun itu pun akan melaksanakan gelaran ketiganya. Berdasarkan keterangan ITDC, perlu Rp 300 miliar untuk membayar hosting fee tersebut.

 

ITDC sendiri mengaku tidak sanggup bila harus membayar hosting fee sendirian. Karena selain mencari dana untuk itu, mereka juga akan keluar biaya sekitar Rp 90 miliar untuk menjadi penyelenggara event. (ndn/aha)

BERITA TERKAIT
Firnando Ganinduto Ingatkan Telkom Soal Transparansi dan Akuntabilitas di Tengah Kepemimpinan Baru
02-07-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh PT Telkom...
Telkom Punya Dirut Baru, Komisi VI Ingatkan Pentingnya Kedaulatan Digital
02-07-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menekankan posisi strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai tulang punggung pembangunan digital...
Respon Tantangan Era Digital, Legislator Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen
01-07-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjawab tantangan era...
Nevi Zuairina: Jangan Salahgunakan Dana Publik, BUMN Harus Akuntabel
01-07-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina memperingatkan tiga BUMN agar tidak bergantung pada fasilitas negara semata...