PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan jika Terminal Khusus (Tersus) di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar. Menurutnya, diperlukan pengelolaan daerah yang tegas, supaya ada standar yang jelas.

“Kalau hal ini betul-betul dikelola dengan benar, kedepannya tidak ada lagi persoalan. Sejauh ini tidak adanya standar PNBP kepada tersus. Sehingga kemudian kedepan tidak adanya indikasi lagi, misalnya antara tersus dan penyedia jasa,” tegas AIA sapaan hangatnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (19/06/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika standar ini yang nantinya akan membedakan harga antar wilayahnya. Maka diperlukan juga pengawasan wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Standar inilah yang menentukan harga yang ada di Kalimantan dengan di Sulawesi berbeda. Walaupun bahasanya nanti akan masuk ke wilayah swasta, diluar wilayah pemerintah ya, tetapi sebagai regulator pemerintah harus mengawal dan hadir. Mengingat ada potensi kerugian negara ada di dalamnya,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.

Kendati demikian, AIA mendorong adanya ketentuan dan karakteristik dari masing-masing wilayahnya. “Apa yang membuat beda antar wilayah? tentunya ambang batas atas ataupun ambang batas bawah harga yang bisa dipergunakan oleh pihak swasta. Supaya tidak adanya monopoli dan berpihak semaunya dari pemilik tersus kedepannya,” tegasnya.

AIA menginginkan bahwa dengan situasi kondisi keuangan ruang fiskal kita yang hari ini semakin sempit. Supaya PNBP ini bisa ditingkatkan lebih maksimal oleh semua pihak, termasuk seluruh mitra Komisi V DPR RI. (dip/aha)