PARLEMENTARIA, Bogor — Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, meresmikan gerbang utama Wisma DPR RI yang terletak di Desa Kopo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (16/6/2025). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas Wisma DPR RI, khususnya dalam menunjang kegiatan kedinasan, konsinyering, serta tempat istirahat bagi Anggota DPR RI dan peserta pelatihan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI menjelaskan bahwa selama ini akses keluar-masuk Wisma Kopo menjadi tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan jalur yang digunakan. Gerbang lama yang digunakan selama ini terletak di atas tanah yang dikategorikan sebagai tanah publik berdasarkan keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan sejumlah kendala teknis, termasuk sulitnya kendaraan berpapasan di jalur tersebut.

"Hari ini, dengan adanya gerbang baru Wisma Kopo, tentu ini akan memudahkan akses lalu-lalang pengguna Wisma, baik Anggota DPR RI, peserta diklat, maupun tamu undangan. Gerbang ini cukup besar sehingga dua bus besar dapat berpapasan dengan aman. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami, karena kelengkapan fasilitas Wisma kini telah kami penuhi dengan lebih maksimal," ujar Indra Iskandar.

Pembangunan gerbang baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan aspek aksesibilitas, tetapi juga menjawab kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna Wisma Kopo DPR RI.

Acara peresmian ini diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (PBW) Setjen DPR RI, dan turut dihadiri oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, serta para pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam rangka syukuran atas selesainya pembangunan gerbang tersebut, BPW juga menggelar santunan kepada anak-anak yatim dari wilayah sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur.

Dengan diresmikannya gerbang utama ini, Wisma Kopo DPR RI semakin siap menjadi pusat kegiatan kedewanan dan kedinasan yang representatif di luar Jakarta, dengan dukungan infrastruktur yang memadai. (go/aha)