Tambang Nikel di Kawasan Konservasi, Riyono: Perlu Tindak Tegas dan Pengawasan Ketat

10-06-2025 / KOMISI IV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menegaskan bahwa harus ada tindak tegas dan pengawasan yang ketat agar kawasan konservasi betul – betul menjadi benteng pertahanan kokoh lingkungan dan masyarakat lokal. Menurutnya,  penambangan nikel di Raja Ampat adalah bentuk pembiaran atas potensi terancamnya kawasan konservasi. Maka dari itu, ia menilai, Kawasan konservasi seharusnya terbebas dari berbagai tindakan yang sifatnya destruktif, baik ringan apalagi berat.

 

“Raja Ampat ini adalah rajanya biodiversity bagi kehidupan kelautan dan perikanan kita. Ada 2 juta hektar kawasan konservasi perairan, kepulauan ini merupakan ‘rumah’ bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, 75 persen spesies karang yang dikenal di dunia, 6 dari 7 jenis penyu yang terancam punah, dan 17 spesies mamalia laut. Nilainya jika diuangkan triliunan. Keserakahan macam apa yang tutup mata terhadap kawasan konservasi ini?” kata Riyono dalam rilisnya, Selasa (10/6/2025).

 

Ia menyebutkan Raja Ampat dalam sudut pandang sumberdaya hayati adalah sumber pangan biru yang potensial. Sebab, ribuan jenis ikan dan rumput laut yang merupakan potensi pangan lokal bagi masyarakat pesisir. ia menilai, kekayaan tersebut akan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warga lokal apabila dioptimalkan dengan keberlanjutan.

 

“Kerusakan terumbu karang akibat sedimentasi akibat penambangan, kematian berbagai jenis biota laut membuat semakin rusak lingkungan raja ampat. Apa iya kementerian KKP tidak memahami kerugian yang akan timbul? Kawasan konservasi harus memiliki resiko tinggi akan kerugian jika izin dikeluarkan untuk kegiatan tertentu,” ucapnya. (hal/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi IV Ingatkan Barantin Soal Akuntabilitas & Tata Kelola Keuangan
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara, menyusul...
Raih Predikat WDP, Barantin Harus Benahi Administrasi Guna Hindari Temuan Berulang
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk serius membenahi...
Bapanas Terkendala Birokrasi, Legislator Desak Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan...
Komisi IV Minta Penjelasan Bapanas soal Predikat WDP dalam Laporan Keuangan 2024
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait predikat Wajar Dengan Pengecualian...