PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa kunjungan kerja reses Komisi I ke Markas Kodam II/Sriwijaya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional serta memperkuat daya tangkal Kodam II/Sriwijaya sebagai garda terdepan pertahanan di wilayah Sumatera.

“Kunjungan ini merupakan implementasi dari Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, di mana Komisi DPR memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini sangat relevan dan mendesak mengingat posisi strategis Sumatera dalam konstelasi geopolitik regional serta perannya sebagai penyangga pembangunan nasional,” ujar Ahmad Heryawan saat memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025).

Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa Kodam II/Sriwijaya memegang peran vital sebagai pilar pertahanan nasional di kawasan Sumatera. Wilayah tanggung jawabnya meliputi empat provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung—daerah dengan karakteristik geografis unik, garis pantai panjang, kekayaan sumber daya alam, serta dinamika keamanan yang kompleks.

“Pulau Sumatera memiliki posisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan menjadi pintu gerbang utama Indonesia. Dengan luas lebih dari 470 ribu kilometer persegi dan populasi lebih dari 58 juta jiwa, wilayah ini memerlukan pengamanan optimal terhadap infrastruktur vital dan kawasan industri strategis guna mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyoroti pentingnya pengamanan terhadap infrastruktur vital dan kawasan industri strategis, mengingat kontribusi besar Sumatera dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

“Kami ingin memastikan Kodam II/Sriwijaya memiliki kesiapsiagaan operasional yang memadai dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah Sumatera,” tegas anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh Mabes TNI maupun pemerintah pusat demi memperkuat struktur pertahanan nasional di wilayah Sumatera. (afr/aha)