PARLEMENTARIA, Lombok - Delegasi Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Putih Sari melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah dan jajarannya mengenai pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

"Kunjungan ini sangat penting untuk melihat langsung implementasi program-program di lapangan," kata Putih Sari setelah memimpin kunjungan kerja di Lombok, NTB, pada Rabu (28/5/2025).

Dalam kunjungan ini, Putih Sari menyoroti beberapa isu krusial. Salah satunya mengenai program prioritas pemerintah yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Meskipun laporan dari pemerintah daerah NTB menunjukkan capaian yang cukup baik, namun akses internet yang terbatas di beberapa wilayah menyebabkan masyarakat dan tenaga kesehatan kesulitan dalam menginput data pemeriksaan kesehatan gratis.

"Akses internet yang terbatas menjadi penghambat utama, terutama di daerah yang blank spot, Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar infrastruktur jaringan internet dapat dipenuhi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau,”tegasnya. 

Kemudian, isu lain yang menjadi perhatian adalah stunting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan angka stunting di NTB, padahal tahun sebelumnya NTB mencatat penurunan signifikan.

"Peningkatan angka stunting perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah ini karena peningkatan kualitas pelaporan atau faktor lain," ujar Putih Sari.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan komitmen Komisi IX DPR RI untuk mendukung pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam upaya intervensi penanggulangan stunting. 

Kemudian, terkait program makan bergizi gratis, Putih Sari menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dalam penerimaan manfaat, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

"Koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah,  BKKBN hingga BPOM perlu diperkuat," tegasnya. Ia juga meminta agar para pekerja di dapur program makan bergizi gratis mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Komisi IX menyoroti masalah ketenagakerjaan. Diketahui, angka pengangguran di NTB masih tinggi, dan ditemukan adanya kesenjangan antara lulusan sekolah kejuruan dengan kebutuhan industri.

"Kami akan mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan untuk berkoordinasi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini penting untuk mengurangi angka pengangguran," jelasnya.

Hasil dari kunjungan kerja ini, Lanjut Putih akan menjadi bahan diskusi penting dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja di Jakarta.

"Temuan-temuan ini, terutama terkait akses internet, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program makan bergizi gratis, dan penyesuaian kurikulum sekolah kejuruan, akan menjadi fokus pembahasan," pungkas Putih Sari. (rnm/aha)