PARLEMENTARIA, Buleleng – Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 ke Provinsi Bali, dengan fokus utama pada pembahasan dan penguatan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (28/5/2025) ini dipimpin oleh I Ketut Kariyasa Adnyana, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Bali.

Dalam sambutannya, Ketut menekankan pentingnya keberlanjutan dan keberhasilan program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden RI sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia menyebut keberhasilan Sekolah Bali Mandara sebagai bukti konkret bahwa pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dapat membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Sekolah rakyat ini adalah program yang sangat bagus untuk pengentasan kemiskinan. Tujuannya agar tidak ada lagi anak-anak seperti Nayla-Nela, yang begitu miskin hingga tidak mendapatkan kehidupan yang layak,” ujar Ketut.

Ketut mencontohkan SMA dan SMK Bali Mandara sebagai model sukses Sekolah Rakyat. Menurutnya, sekolah ini telah menghasilkan lebih dari 2.000 alumni dari kalangan keluarga miskin, yang kini telah berhasil menembus perguruan tinggi ternama, sekolah kedinasan, hingga institusi militer dan kepolisian.

“Yang diterima di sekolah ini adalah anak-anak dengan kondisi ekonomi paling ekstrem. Bukan hanya berdasarkan prestasi, tapi juga berdasarkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Ini revolusi dalam pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengkritisi pola bantuan sosial tunai yang selama ini bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah. Menurutnya, pendidikan adalah jalan keluar paling strategis dan berkelanjutan untuk mengubah nasib keluarga miskin.

“Kalau hanya bantuan tunai dan bantuan sementara, itu belum cukup. Pendidikan adalah alat paling ampuh untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Jangan hanya beri ikannya, tapi beri kail dan cara memancingnya,” pungkas Ketut.

Komisi VIII DPR RI juga tengah membahas kerja sama lebih lanjut dengan Kementerian Sosial RI agar model Sekolah Rakyat seperti di Bali Mandara bisa diperluas secara nasional. Target ke depan adalah membangun hingga 200 unit Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan dukungan anggaran dari pemerintah maupun swasta.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi VIII dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BPKH, Basnas, serta tokoh-tokoh daerah dan perwakilan sekolah. Dalam kesempatan ini, Komisi VIII juga menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan akan rumah singgah dan pelayanan sosial lainnya di wilayah Buleleng dan sekitarnya. (ssb/aha)