Komisi VII Usulkan Kuota Khusus dan Pendirian Poltekpar di Papua Barat Daya

28-05-2025 / KOMISI VII

PARLEMENTARIA, Sorong - Dalam rangkaian kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim menyampaikan dorongan kuat agar generasi muda Papua, khususnya dari Papua Barat Daya dan Raja Ampat, memperoleh kuota khusus pendidikan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang tersebar di seluruh Indonesia.

 
Menurut Chusnunia, pembangunan sektor pariwisata tidak boleh hanya mengandalkan tenaga kerja dari luar daerah, melainkan harus mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal. Ia menekankan pentingnya memberikan peluang pendidikan dan beasiswa kepada anak-anak Papua agar mereka bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan pariwisata daerahnya sendiri.
 
 
“Ada usulan agar Papua Barat Daya dijadikan lokasi praktik mahasiswa Poltekpar dari luar. Saya setuju, tapi saya ingin lebih spesifik. Bukan membawa orang luar ke sini dan berharap mereka bekerja di sini. Justru pembangunan itu tidak boleh meninggalkan warga lokal,” tegas Chusnunia pada Parlementaria, di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (28/5/2025).

“Karena itu, kita minta ada kuota khusus bagi anak-anak lokal, baik dari Papua Barat Daya maupun Raja Ampat, untuk bisa kuliah di Poltekpar, dengan dukungan beasiswa,” tambahnya.
 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia mengungkapkan bahwa Poltekpar NHI Bandung telah menyatakan kesediaannya untuk membangun kampus Poltekpar di Papua Barat Daya. Ia menyebutkan bahwa realisasi rencana ini bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan.
 
“Waktu kami berkunjung ke Poltekpar NHI Bandung, mereka menyampaikan komitmennya untuk membangun Poltekpar di sini. Kalau Pak Gubernur bisa siapkan lahannya, kita bisa lanjutkan pembahasan ini,” ujar Rico.
 

Usulan ini diharapakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata di Papua Barat Daya, sekaligus memastikan anak-anak daerah menjadi bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran Poltekpar di wilayah ini nantinya diharapkan menjadi pusat pengembangan SDM pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Soroti Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat, Novita Hardini: Tidak Ada Kompromi
04-06-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat,...
Evita Nursanty Dorong Perluasan Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Raja Ampat
30-05-2025 / KOMISI VII
Parlementaria, Sorong - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di...
Komisi VII DPR Soroti Ancaman Pertambangan Nikel terhadap Keberlanjutan Pariwisata Raja Ampat
30-05-2025 / KOMISI VII
Parlementaria, Sorong - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan...
Alqassam Kasuba Dorong Infrastruktur dan SDM Papua Barat Daya untuk Majukan Pariwisata
28-05-2025 / KOMISI VII
Parlementaria, Sorong - Anggota Komisi VII DPR RI Alqassam Kasuba memulai Kunjungan Kerja Reses Komisi VII di Sorong, Papua Barat...