PARLEMENTARIA, Bengkulu - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa integritas dan independensi lembaga hukum adalah harga mati dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini disampaikan Sari Yulianti saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Rabu (28/5/2025). 

Dalam pertemuan bersama Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu, dan Kepala BNNP Bengkulu, Politisi Fraksi Golkar tersebut menyampaikan kekhawatirannya atas masih maraknya kejahatan yang merugikan rakyat, seperti mafia tanah, peredaran narkotika, dan korupsi di level daerah. “Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan. Ini pesan tegas yang kami bawa dalam kunjungan kerja kali ini,” tegas Sari.

Menurutnya, dalam konteks visi besar Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum harus menjadi alat pemberdayaan, bukan penindasan. Oleh sebab itu, reformasi struktural dan transformasi digital lembaga hukum menjadi sebuah keniscayaan. “Kita harus berani mengubah cara kerja. Kita tidak bisa lagi melawan kejahatan modern dengan sistem lama. Komisi III mendesak agar seluruh institusi penegak hukum mulai berbenah secara menyeluruh,” lanjutnya.

Legislator Dapil NTB II tersebut juga menekankan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum strategis untuk menyerap laporan riil, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, serta mendengarkan kendala teknis maupun politis yang dihadapi mitra kerja. “Kami ingin mitra kerja di daerah menyampaikan dengan terbuka apa yang dibutuhkan. Komisi III siap memperjuangkannya, baik dalam legislasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor,” tutupnya. (pdt/aha)