PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri,menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan yang seragam dalam sistem layanan haji berbasis 8 syarikah, yang mulai diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini.

Sistem ini, tambahnya, merupakan transformasi besar yang diadopsi Indonesia menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi sejak 2022, menggantikan sistem berbasis muasasah atau wilayah geografis menjadi berbasis perusahaan penyedia layanan profesional (syarikah).

Delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Al-Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad. Sistem ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan melalui pendekatan yang lebih kompetitif oleh perusahaan swasta di Arab Saudi. Namun, ia menyoroti sejumlah tantangan teknis yang muncul, seperti terpisahnya jemaah dari pendamping, pasangan suami-istri, atau lansia akibat kloter campuran dan kurangnya koordinasi antar syarikah.

“Penerapan sistem delapan syarikah  diharuskan adanya koordinasi antarsyarikah dan mendesak Kementerian Agama dan PPIH berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan standar pelayanan yang sama di semua syarikah, sehingga jemaah tidak mengalami ketidaknyamanan, terutama menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Abidin Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah adaptif PPIH, seperti penandaan warna khusus berdasarkan syarikah untuk mempermudah identifikasi dan evakuasi jemaah, serta persiapan fasilitas inklusif seperti layanan disabilitas dan lontar jumrah. Namun, ia menekankan perlunya integrasi kebijakan antar-lembaga, termasuk sinkronisasi data dan pengaturan yang terencana agar pelayanan tidak terfragmentasi. 

“Setiap syarikah harus memenuhi standar yang sama dalam akomodasi, transportasi dan konsumsi. Kami tidak ingin ada jemaah yang dirugikan karena perbedaan pengelolaan,” tambahnya.

Abidin Fikri juga menyampaikan bahwa sebagai Timwas Haji DPR RI, pihaknya berkomitmen mengawasi penyelenggaraan haji 2025 agar berjalan lancar dan penyelesaian masalah teknis sebelum puncak ibadah haji dapat dilakukan secara sinergi antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, otoritas Arab Saudi, Syarikah dan Petugas Haji Indonesia.

Ia berharap transformasi layanan haji berbasis syarikah dapat menjadi langkah maju, bukan justru membebani jemaah. “Kami akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan visi pelayanan haji yang inklusif dan bermartabat,” tutupnya. (rdn)