PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (27/5/2025). 

Fraksi PKS menyambut baik transisi kepemimpinan nasional yang berjalan lancar dan menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fraksi PKS menilai bahwa kebijakan fiskal 2026 yang diarahkan untuk mewujudkan ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’ merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

“Kami menilai kebijakan fiskal tahun 2026 harus digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam gejolak ekonomi global, sekaligus mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat,” ujar Yanuar.

PKS juga mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,6 persen sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045. Fraksi menilai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi modal penting untuk mencapai target tersebut.

Lebih lanjut, Fraksi PKS menekankan pentingnya belanja negara yang berkualitas, utamanya dalam sektor pelayanan publik, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam bidang pembangunan, PKS mendukung penuh program prioritas pemerintah seperti pembangunan dari desa, program makan bergizi gratis, dan penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Fraksi juga mendukung peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan negara.

PKS turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, serta mendukung program renovasi sekolah yang menargetkan rehabilitasi 330 ribu sekolah hingga tahun 2029.

Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKS menilai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai instrumen penting perlindungan sosial, dengan apresiasi atas bantuan iuran untuk 96,7 juta penerima manfaat.

Mengenai pembiayaan fiskal, Fraksi PKS mendukung defisit anggaran tahun 2026 sebesar 2,48–2,53 persen dari PDB sebagai bentuk komitmen menjaga kesinambungan fiskal. Fraksi juga memberikan perhatian khusus pada penguatan koperasi desa serta peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola yang akuntabel. (gal/aha)