PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pemerintah. Pandangan Fraksi PAN dibacakan oleh Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Fraksi PAN menilai tema besar tahun 2026, yakni Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, sebagai arah kebijakan yang relevan di tengah ketidakpastian global. “Kedaulatan bukan sekadar ketahanan, tetapi menyangkut kemandirian bangsa dan pembangunan berkeadilan,” ujar Wahyudin.

Fraksi PAN mengapresiasi capaian signifikan pemerintah dalam peningkatan produksi beras dan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi yang membawa Indonesia menjadi negara dengan produksi beras tertinggi di ASEAN. Dukungan juga diberikan terhadap penguatan desa, koperasi, dan infrastruktur pertanian sebagai fondasi ketahanan nasional.

Fraksi PAN menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% tahun 2026 cukup optimis, namun tetap memerlukan kebijakan realistis dan strategi mitigasi risiko. Pemerintah didorong untuk memperkuat belanja negara secara efektif, memperluas insentif fiskal, dan mempercepat pelaksanaan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis serta penguatan UMKM dan investasi.

PAN juga menekankan pentingnya reformasi iklim investasi, penyederhanaan regulasi, dan kepastian hukum untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha dan ekspor. Strategi fiskal hijau dinilai perlu diperjelas, termasuk dengan percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

Terkait dengan defisit anggaran yang ditargetkan di kisaran 2,48%–2,53% terhadap PDB, PAN mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dan menghindari tekanan terhadap APBN dari ketidakpastian penerimaan negara. Strategi pembiayaan melalui skema KPBU dan SMV juga diminta dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

PAN mencermati rasio utang pemerintah yang diproyeksikan pada 39,69%–39,85% dari PDB, dan menekankan agar pengelolaan utang mengedepankan kualitas pemanfaatan serta penguatan penerimaan negara agar ruang fiskal tetap aman.

Asumsi pendapatan negara 2026 di kisaran 11,71%–12,22% dari PDB dinilai perlu perhatian, mengingat tren moderasi harga komoditas global. PAN mendorong peningkatan tax ratio yang lebih ambisius dan akselerasi reformasi sistem perpajakan berbasis risiko, termasuk implementasi pajak minimum global yang adil bagi pelaku usaha dalam negeri.

Fraksi PAN menilai asumsi lifting migas sebesar 600–605 ribu BPH untuk minyak dan 953–1.017 ribu BSMPH untuk gas realistis, namun menuntut perbaikan regulasi, percepatan proyek strategis, serta dukungan investasi. Pemerintah juga diminta memperkuat transisi energi dengan roadmap konkret untuk energi baru dan terbarukan.

Fraksi PAN menyambut baik target penurunan kemiskinan dan pengangguran, namun menyoroti perlunya penyesuaian standar kemiskinan nasional sesuai klasifikasi negara berpendapatan menengah atas. Dukungan juga diberikan terhadap pelatihan vokasi, pendidikan STEM, dan peningkatan layanan publik yang merata. (gal/aha)