PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menekankan pentingnya pendekatan desentralistik dalam penanggulangan wabah demam berdarah dengue (DBD) yang kini dinilai meningkat di Indonesia. Sebab itu, ia menegaskan, kepala daerah berperan vital untuk menekan angka kasus dan kematian akibat dengue yang sudah bersifat endemik di ratusan kabupaten/kota.

“Jangan tunggu komando dari pusat. Kepala daerah harus proaktif. Mereka yang tahu kondisi wilayahnya, mereka yang bisa menggerakkan masyarakat secara langsung,” ujar Meli dalam diskusi publik tingkat atas Kaukus Kesehatan DPR RI demgan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Menurut Meli, salah satu kelemahan dalam penanganan DBD adalah rendahnya inisiatif lokal dalam menjalankan inovasi seperti penyebaran nyamuk ber-Wolbachia. Sebagai contoh, ia menyoroti kasus penolakan di Jawa Barat sebagai tantangan implementasi di lapangan yang seharusnya tidak menghambat program serupa di wilayah lain.

“Kalau satu daerah menolak, bukan berarti yang lain juga menolak. Kita butuh data wilayah yang siap dan mau. Jangan kita padamkan peluang hanya karena satu daerah gagal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa DBD tak bisa dilawan hanya dengan kampanye, tetapi harus melalui langkah konkret yang terlihat dalam anggaran dan tindakan nyata di lapangan. “Kalau hanya seremonial, hanya imbauan, maka hasilnya tidak akan terlihat. Harus ada pembiayaan, ada sarana dan strategi preventif yang dikuatkan. Puskesmas harus dilengkapi, kader kesehatan harus diperkuat,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyarankan model penanggulangan dengue berbasis komunitas dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Ia mencontohkan model kompetisi kebersihan yang efektif menggerakkan masyarakat di beberapa daerah. 

“Banyak hal di Indonesia ini lebih berhasil kalau dilombakan. Itu budaya kita,” ungkap Meli.

Mengakhiri pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa keberhasilan satu daerah harus menjadi model untuk daerah lain. Ia mendorong agar praktik baik yang sudah terbukti bisa segera ditiru dan diperluas implementasinya secara nasional. “Sudah tidak zaman lagi studi banding. Sekarang waktunya studi tiru. Tirulah yang sudah berhasil di dalam negeri,” pungkasnya. (um/aha)