PARLEMENTARIA, Sleman - Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/5/2025). Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw itu dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1.

Roberth Rouw menyampaikan kehadiran Jalan Tol Yogyakarta–Bawen sangat penting untuk mempercepat konektivitas dari dan menuju Yogyakarta ke jaringan Jalan Tol Trans Jawa.

“Selama ini, masyarakat membutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk dapat terhubung dari Yogyakarta ke Semarang sebelum masuk ke jaringan Tol Trans Jawa. Dengan selesainya tol ini, waktu tempuh bisa dipangkas hingga satu jam saja. Ini akan menjadi alternatif yang sangat signifikan untuk mendukung mobilitas warga dan logistik,” ujar Roberth Rouw kepada Parlementaria usai pertemuan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan tol ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pengembangan kawasan segitiga emas, yaitu Jogja–Solo–Semarang (Joglosemar). Pembangunan jalan tol ini juga akan mendukung sektor pariwisata, termasuk akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Candi Borobudur.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI mencermati beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah jalur tol yang melintasi kawasan cagar budaya dan lahan milik Kesultanan Yogyakarta, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam pengerjaannya.

“Tol ini dibangun di atas tanah-tanah yang tidak boleh dirusak, bahkan sebagian jembatan dibangun di atas sungai dan lahan konservasi. Kami memahami tantangan tersebut dan mendorong agar proses konstruksi tetap memperhatikan prinsip pelestarian dan tidak merusak lingkungan sekitar,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Diketahui, hingga Februari 2025, progres pembebasan lahan untuk Seksi 1 telah mencapai 96,08 persen dan progres konstruksi sebesar 75,9 persen. Ditargetkan Seksi 1 akan rampung pada kuartal II tahun 2026.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan Komisi V DPR RI memberi perhatian terhadap pemanfaatan rest area agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM.

“Kami ingin rest area di sepanjang tol ini menjadi ruang bagi UMKM lokal untuk tumbuh. Pemerintah daerah menyatakan akan mengoordinasikan hal ini, dan pihak pengelola jalan tol juga sudah bersedia menyiapkan ruang bagi UMKM,” jelasnya.

Selain itu, Komisi V DPR RI mengingatkan agar hak-hak para subkontraktor tidak diabaikan. “Kami menerima banyak keluhan bahwa subkontraktor sering tidak dibayar tepat waktu oleh BUMN mitra. Ini harus menjadi perhatian serius agar proyek ini tidak menyisakan masalah,” tegasnya.

Mengenai pembiayaan, Roberth Rouw menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan jalan tol ini masih dalam kondisi aman. Hal itu karena proyek ini sebelumnya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Meski dalam Perpres terbaru No. 12 Tahun 2025 prioritasnya berubah menjadi bagian dari Kawasan Pertumbuhan DIY, Komisi V memastikan pengawasan dan dukungan akan tetap dilakukan secara maksimal.

“Kami dorong agar sinergi lintas lembaga antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha jalan tol terus diperkuat agar proyek ini selesai tepat waktu dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Rouw menutup pernyataannya.

Turut hadir 17 Anggota Komisi V DPR RI lintas Fraksi diantaranya Edi Purwanto, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PDIP), Hamka B. Kady, Daniel Mutaqien Syafiudin (F-Golkar), Danang Wicaksana Sulistya, Supriyanto (F- Gerindra), Mori Hanafi, Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem), Sudjatmiko, Irmawan (F-PKB), Syahrul Aidi Maazat, Abdul Hadi (F-PKS), Ishak Mekki dan Wastam (F-Demokrat).

Kunjungan Komisi V DPR RI ini juga turut dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Antar Lembaga Triono Junoasmono, Kepala BPJT Wilan Oktavian, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, kontraktor pelaksana proyek, dan jajaran Pemerintah Daerah. (pun/rdn)