PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Agenda ini digelar untuk mengevaluasi kinerja korporasi tahun 2024, membahas rencana kerja 2025, serta menyoroti kebijakan pembelian gabah dan strategi ketahanan pangan nasional.

Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengingatkan Bulog yang merupakan pilar penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Dalam laporan kinerja tahun 2024, Bulog disebut telah mencapai beberapa capaian. Di antaranya adalah pengelolaan stok beras nasional, penyaluran bantuan pangan hampir 2 juta ton, operasi pasar sebanyak 520.000 ton, serta peningkatan pendapatan usaha hingga Rp43,05 triliun.

“Namun di tengah capaian tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, seperti ketergantungan pada subsidi pemerintah, efisiensi logistik yang belum optimal, sistem distribusi yang belum sepenuhnya digital, serta ketergantungan terhadap impor saat krisis pangan,” tutur Eko saat membuka agenda.

Politisi Fraksi PAN itu juga menyoroti pentingnya model pembiayaan yang lebih mandiri dan inovatif agar Bulog tidak sepenuhnya bergantung pada penugasan pemerintah. Selain itu, menurutnya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Bulog telah berkontribusi terhadap pengendalian inflasi pangan, meskipun penyebarannya dinilai masih perlu dioptimalkan di wilayah-wilayah yang rentan lonjakan harga.

Tidak hanya itu saja, dirinya menyampaikan empat pertanyaan strategis yang menjadi perhatian Komisi VI DPR RI. Mulai dari, kinerja pengadaan dan distribusi pangan sudah optimal, kesiapan BULOG dalam pengelolaan stok nasional secara modern, peta jalan transformasi logistik dan teknologi BULOG ke depan, hingga strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor dan negara mitra.

Walaupun begitu, Eko tetap mendorong Perum BULOG untuk mempercepat transformasi di sektor logistik dan distribusi pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional. “Kita tidak bisa selamanya bergantung pada skema subsidi. BULOG harus siap menghadapi tantangan distribusi dan pasokan pangan secara modern, apalagi di tengah ancaman krisis pangan global,” katanya.

Menutup pernyataannya, dirinya mengingatkan capaian tersebut masih dibayang-bayangi oleh keterbatasan logistik dan distribusi, serta belum meratanya pelaksanaan program stabilisasi harga di daerah-daerah rentan. Oleh karena itu, ia mengingatkan evaluasi terkait isu ini diperkuat yang disesuaikan dengan wilayah penyebaran program.

“Evaluasi berbasis wilayah perlu diperkuat agar penyebaran program seperti SPHP bisa lebih tepat sasaran dan berdampak pada pengendalian inflasi pangan secara nasional,” tandas Eko. (um/rdn)