PARLEMENTARIA, Jakarta - Pagi yang cerah dengan semburat tipis putih awan menyambut keberangkatan Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk meliput pergerakan arus mudik lebaran 2025 pada Rabu (26/3/2025) pagi. Sebanyak 20 awak Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI bergerak dengan sigap berangkat ke 4 titik hulu arus mudik.

Di antaranya Terminal Pulo Gebang, Gerbang Tol Cikampek, Stasiun Pasar Senen, dan Pelabuhan Merak. Empat lokasi ini merupakan titik liputan yang merupakan kawasan strategis yang setiap tahunnya menjadi pusat lonjakan arus mudik.

Kepala BPP Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, menyampaikan keberangkatan tim ini merupakan bagian dari komitmen bironya untuk menginformasikan kelancaran serta keamanan perjalanan masyarakat yang hendak merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah terkait arus mudik berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tim kami akan meliput langsung situasi di lapangan dan memberikan laporan yang akurat serta objektif mengenai kondisi arus mudik tahun ini,” ujar Indra usai melepas keberangkatan awaknya.

Langkah ini merupakan bentuk upaya BPP melaporkan arus mudik berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang pemerintah. Ia menegaskan bahwa liputan ini juga untuk memperoleh gambaran nyata kondisi di lapangan dan menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemudik.

Dalam kesempatan yang sama, Indra Pahlevi turut menekankan pentingnya peran jurnalistik BPP untuk mendukung transparansi kebijakan publik terkait arus mudik 2025. Harapannya, hasil liputan pantauan mudik ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan arus mudik yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. 

Tidak hanya itu saja, dengan adanya liputan langsung arus mudik ini, BPP berharap dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi arus mudik kepada masyarakat. Sekaligus mendorong perbaikan sistem transportasi nasional demi kepentingan publik. (um/aha)