PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya data dan informasi yang objektif, mutakhir, serta terpercaya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI. Rapat ini membahas isu-isu strategis terkait pendidikan di daerah 3T dan marginal, yang digelar di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2025).

"RDP kali ini sangat penting untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai potret pendidikan di daerah 3T, serta bagaimana kebijakan infrastruktur dan afirmasi pendidikan memengaruhi kualitas pendidikan di wilayah tersebut," ujar Hetifah.

Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI ingin melihat hasil asesmen literasi, numerasi, serta perbandingan internasional untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif terkait kualitas pendidikan di daerah 3T. Dengan demikian, DPR dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Kami tidak ingin mengulang kebijakan sebelumnya tanpa evaluasi. Kami ingin kebijakan yang benar-benar membawa dampak positif dan tidak semakin meningkatkan kesenjangan pendidikan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar, mengungkapkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal, terutama di Papua, masih sangat tinggi. Menurutnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Ia mencatat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua masih berada di tingkat SD.

Sementara itu, Plt. Kepala BSKAP Kemendikbudristek, Toni Burhanuddin, menekankan bahwa intervensi langsung dan terarah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Ia mencontohkan bahwa sekolah-sekolah yang menerima hibah buku menunjukkan peningkatan skor literasi yang signifikan, meskipun berada di daerah terpencil.

Selain itu, Toni juga menyoroti pentingnya redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kemendikbudristek juga mengajak pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk memanfaatkan Rapor Pendidikan agar perencanaan pendidikan lebih terukur dan tepat sasaran.

Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya:

• Data statistik pendidikan, seperti angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi sekolah.
• Perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan untuk daerah 3T dan marginal.
• Alokasi anggaran pendidikan di daerah 3T dalam lima tahun terakhir.
• Hasil asesmen pendidikan dan riset di daerah 3T serta daerah marginal.

(rnm/aha)