PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan orientasi bagi Tenaga Ahli Anggota (TA) dan Tenaga Ahli Fraksi (SAA) untuk periode 2024-2029 di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme kerja di DPR serta membangun sinergi antara tenaga ahli dengan sistem pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Administrasi (SDMA) Sekretariat Jenderal DPR RI, Djaka Dwi Winarko, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran TA dan SAA dalam mendukung tugas anggota DPR. Menurutnya, tenaga ahli memiliki posisi strategis dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan kebijakan di parlemen.

“Orientasi ini bukan sekadar pelatihan, tetapi juga ajang untuk memperkenalkan bagaimana proses-proses di DPR berjalan, sehingga tenaga ahli dapat bekerja secara efektif,” ujar Djaka.

Selain memahami mekanisme kerja, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun hubungan yang erat antara tenaga ahli dengan berbagai unit pendukung di Sekretariat Jenderal DPR. Djaka menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota DPR kerap berhadapan dengan aspek administratif dan teknis yang memerlukan dukungan dari tenaga ahli yang kompeten.

“Kita ingin mendekatkan tenaga ahli yang baru masuk ke DPR dengan badan-badan di Sekretariat Jenderal. Ini penting agar mereka bisa berkolaborasi dengan baik dan memahami aturan serta sistem yang berlaku,” tambahnya.

Terkait platform yang diberikan bagi tenaga ahli dalam menjalankan tugasnya, Djaka menekankan bahwa dasar utama adalah aturan persidangan serta regulasi yang berlaku. “Sebagai tenaga ahli, mereka harus memahami aturan persidangan dan tugas anggota DPR. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di DPR, seperti hasil kajian dan penelitian,” jelasnya.

Djaka juga menyoroti bahwa keberadaan tenaga ahli di DPR sangat dinamis, terutama karena pengangkatan mereka berdasarkan rekomendasi anggota DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli di DPR.

“Meskipun rekomendasi berasal dari anggota, Sekretariat Jenderal tetap melakukan assessment terhadap tenaga ahli. Hal ini untuk memastikan bahwa tenaga ahli yang dipilih memiliki kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan anggota,” ujarnya.

Pergantian tenaga ahli di tengah periode juga menjadi bagian dari dinamika di DPR. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR telah menyiapkan program orientasi bagi tenaga ahli baru agar mereka bisa langsung memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Kami menyiapkan materi dan bahan agar tenaga ahli yang baru bergabung bisa segera memahami sistem kerja di DPR. Ini merupakan amanat dari Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019,” tutup Djaka.

Dengan adanya orientasi ini, diharapkan tenaga ahli dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung tugas-tugas anggota DPR, sehingga kinerja parlemen semakin efektif dan profesional. (ssb/aha)