Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib

04-02-2025 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menyetujui perubahan atas Peraturan  DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam Rapat Paripurna, Adies Kadir menanyakan persetujuan seluruh fraksi atas perubahan Peraturan DPR tersebut.


"Tibalah kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan Revisi Peraturan  DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, apakah dapat disetujui?" tanya Adies, diikuti persetujuan seluruh fraksi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).


Perubahan ini sebelumnya telah dibahas dengan intensif dan dibacakan pandangan mini fraksi dengan pernyataan persetujuan dari seluruh fraksi, pada Senin (3/2/2025) lalu. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Sturman Panjaitan menjelaskan materi muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan tersebut adalah di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A.


Adapun, Pasal 228A sebagai berikut; (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.


Ayat (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
BPK Beri Opini WTP LKPP 2024, Selamatkan 43,43 Triliun, Dorong Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah...
Soroti Tantangan Global, Fraksi Partai Demokrat Dukung Kebijakan Fiskal 2026 yang Inklusif dan Berkelanjutan
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026...
F-PKS Dukung Kebijakan Fiskal 2026 Wujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro...
Setujui KEM-PPKF 2026, Fraksi PAN Dorong Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi Berkelanjutan
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal...