PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk meninjau sarana dan prasarana serta temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelapisan runway yang tidak memenuhi standar di tersebut. Kunjungan masa persidangan II tahun 2024-2025 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, Senin (3/2/25).

"Kami melihat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait dengan temuan BPK mengenai pengerjaan pelapisan runway yang sebelumnya ditemukan adanya kekurangan. Meski laporan perbaikan sudah dilakukan dan dipertanggungjawabkan, namun kapasitas bandara yang saat ini sekitar 2 juta penumpang per tahun sudah mengalami kelebihan kapasitas, mencapai lebih dari 3 juta penumpang," jelas Roberth Rouw.

Dalam pertemuan tersebut Komisi V DPR RI bertemu dengan Plt Direkur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara, kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. 1 Soekarno Hatta dan pemangku kepentingan lainnya.

Politisi Partai Nasdem itu menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan bandara ini karena menjadi salah satu objek vital pangkalan TNI Angkatan Udara yang dijadikan Bandara konvensional untuk umum.

"Bandara Halim adalah objek vital karena juga menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara, tetapi di sisi lain dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bisnis. Oleh karena itu, saya mendorong agar negara mengambil peran penuh dalam pengelolaan bandara ini. Mengontrakkan pengelolaan kepada pihak swasta bisa menimbulkan masalah dalam jangka panjang," tegasnya.

Kunjungan ini juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap anggaran untuk renovasi fasilitas di Bandara Halim, yang sebelumnya telah disetujui dalam forum G20, sebesar Rp550 miliar untuk renovasi fasilitas VVIP.

"Namun, kami melihat bahwa hal tersebut belum menyentuh aspek-aspek yang lebih luas terkait peningkatan kapasitas dan kualitas layanan bagi masyarakat. Kedepannya, Bandara Halim harus dijadikan sebagai bandara internasional yang dapat mendukung pendapatan negara, bukan hanya sebagai fasilitas terbatas," pungkas Roberth Rouw.

Sebagai penutup, Roberth Rouw berharap pemerintah, khususnya Presiden, dapat segera mengambil keputusan strategis untuk membenahi dan mengelola Bandara Halim dengan lebih baik.

"Ini adalah kebanggaan kita bersama, dan jika kita ingin menjadikan Halim sebagai salah satu bandara internasional yang unggul, maka revitalisasi dan pembenahan menyeluruh adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi," tutupnya. (app/aha)