PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan bahwa DPR akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan program sesuai kewenangan dewan. 

Hal itu diungkapkan Cucun agar memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Termasuk monitoring atau pengawasan yang ketat karena program MBG dapat dianggap sukses jika tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/1/2024).

Pesan Cucun semakin relevan setelah viralnya sebuah kejadian di mana beberapa sekolah meminta uang sebesar Rp30 ribu per anak untuk membeli wadah makan terkait program MBG. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total pungutan bisa mencapai Rp 60 ribu. 

Padahal pemerintah telah menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan. Oleh karenanya pengawasan yang ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencari celah mencari keuntungan dengan memanfaatkan program MBG.

“Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen,” kata legislator Dapil Jawa Barat II itu.

“Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparan”

Ditambahkannya, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana. Cucun juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada orang tua murid, agar masyarakat memahami bahwa program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara.

“Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat,” urainya.

Lebih lanjut, Cucun menegaskan perlunya sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya. Ia juga meminta agar masyarakat dan orang tua murid dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan.

“Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Tak lupa Cucun juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam penyediaan menu makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa selain meningkatkan kualitas makanan, penting juga untuk mempertimbangkan menu yang disukai oleh anak-anak, agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka. (uc/rdn)