PARLEMENTARIA, Sukoharjo – Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Gudang Bulog, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Satu di antara agenda Kunsfik ini adalah memastikan kesiapan Bulog dalam rangka menuju badan yang memiliki kewenangan yang lebih besar, khususnya revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Rapat Paripurna DPR kedelapan masa sidang I 2024-2025 resmi menetapkan daftar 41 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Satu di antara RUU yang akan dibahas dalam Prolegnas tersebut adalah terkait revisi UU Pangan yang diusulkan oleh Komisi IV.

Revisi tersebut terkait dengan transformasi kelembagaan Bulog agar tidak lagi menjadi BUMN yang bersifat dualisme. Satu sisi mengejar profit, namun di sisi lain menjalankan penugasan pemerintah dalam rangka penyangga pangan nasional. Hal itu sebagaimana tugas dari Bulog seperti era Orde Baru, di mana Bulog adalah akronim dari Badan Urusan Logistik, bukan Badan Usaha Logistik.

“Ini bagian dari tugas kami di Komisi IV untuk mempersiapkan sekaligus mengorek sejauh mana kesiapan Bulog dalam rangka untuk transformasi kelembagaan”

“Sesuai dengan rencana Komisi IV melalui perubahan UU 18 tentang Pangan. Karena transformasi ini bukan perkara mudah, seluruh infrastruktur harus siap baik sebagai penyangga pangan nasional, stabilisator pangan nasional di seluruh wiiayah Indonesia,” ujar Riyono kepada Parlementaria di sela-sela peninjauan Komisi IV ke Gudang Bulog, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024).

Sehingga, Politisi Fraksi PKS itu menekankan melalui Kunsfik ini bagaimana memastikan kesiapan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bulog untuk mendukung hal itu. Termasuk, bagaimana Bulog mampu menyerap gabah secara tepat waktu dan jumlah. Terpenting, menyediakan cadangan pangan jika suatunwaktu terjadi krisis

“Ini bagian dari tugas kami di Komisi IV untuk mempersiapkan sekaligus mengorek sejauh mana kesiapan Bulog dalam rangka untuk transformasi kelembagaan. Kalau ternyata mereka sudah siap kita akan percepat. Tapi, kalau ada hal-hal yang penting yang mereka belum mampu, kita akan perbaiki,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Jatim VII yang meliputi wilayah Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Magetan itu.