Legislator Apresiasi Kinerja Kemen-PPPA Lindungi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

02-09-2024 / KOMISI VIII

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen- PPPA) yang telah mencapai realisasi sebesar 97,82 persen dari pagu anggaran tahun 2023 sebanyak Rp291,32 miliar. Salah satu apresiasi kerja Kemen-PPPA itu ialah penanganan kasus kekerasan dan perempuan dan anak di Indonesia.

 

Demikian hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024). Menurutnya, Kemen-PPPA sudah membangun kerja sama yang baik dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

 

“Yang dilakukan oleh Kemen-PPPA sudah lebih fokus terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Misalnya terkait dengan perlindungan anak (dan) perlindungan perempuan korban -korban kekerasan. Nah, tentu ini juga menjadi apresiasi kami dari DPR,” ungkap Selly.

 

Ia ingin upaya Kemen-PPPA ini tidak berhenti jika periode pemerintahan berganti. Sebab itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap Pelayanan UPT Terpadu yang berada di bawah naungan Kementerian PPPA bisa dimanfaatkan oleh semua instansi untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan.

 

“Anggaran (tahun 2025) itu bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan UPT Terpadu di mana UPT Terpadu tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua instansi. Bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak saja, tetapi dari aparat kepolisian, kemudian dari aktivis perlindungan anak, kemudian juga dari aparat penegak hukum, kejaksaan dan lain lain juga,” tandasnya. (um/rdn)

BERITA TERKAIT
Kemenag Harus Evaluasi Serius Haji 2025, Banyak Kebijakan Diambil Belum Matang
22-05-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendesak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI...
Komisi VIII Dorong Percepatan Penyaluran Bansos, Evaluasi DTKS, dan Efektivitas Program Sekolah Rakyat
21-05-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan optimal dan tepat sasaran. Hal...
Komisi VIII: Kampung Haji dan Pemangkasan Masa Tinggal Jemaah Kurangi Beban Biaya Haji
21-05-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI menanggapi usulan Presiden Prabowo agar biaya haji bisa lebih ditekan lagi di...
Fikri Faqih Minta BPKH Harus Lebih Transparan Kelola Dana Haji
21-05-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan transparan oleh Badan...