Habiburokhman: Permintaan Maaf Presiden ke Rakyat Tunjukkan Sikap Negarawan Sejati

16-08-2024 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan rasa harunya atas pidato Presiden Joko Widodo. Terlebih, ia mengapresiasi, permintaan maaf Presiden Jokowi kepada Rakyat Indonesia pada sidang kali ini.


"Lalu juga pidato Presiden Jokowi, saya cukup terharu beliau permohonan maaf kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia," ucap Habiburokhman di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).


Menurutnya, sosok Presiden Jokowi merupakan sosok negarawan sejati. Sikap Itu, lanjutnya, ditunjukkan dalam pidato Presiden Jokowi mengakui belum bisa memenuhi harapan bangsa Indonesia sepenuhnya.


"Kita berharap kepemimpinan ke depan Pak Prabowo bisa minimal sama baiknya dengan Pak Jokowi. Atau bahkan lebih baik dari pak Jokowi," ucapnya.


Diketahui, dalam pidato sidang tahunan DPR/MPR RI Presiden Joko Widodo mengungkapkan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, menyampaikan capain penurunan angka stunting atau gizi buruk pada 2024.


Adapun pidato ini menjadi yang terakhir bagi Presiden Jokowi. Karena masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. "Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan. Dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024,” ujar Presiden.


Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengaku kagum dengan pidato sambutan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya pidato Puan tersebut lengkap menjabarkan persoalan bangsa lengkap dengan kritiknya. 


Kritik ditujukan untuk pemerintah, maupun otokritik yang ditujukan untuk diri sendiri. “Pidato Mbak Puan lengkap, dengan kritiknya. Termasuk otokritik untuk kita sendiri. Benar-benar Mba Puan ialah negarawan kekinian. Pidatonya tidak bikin ngantuk tapi syarat akan informasi dengan harapan-harapan,” paparnya. (tn,ayu/aha)

BERITA TERKAIT
BPK Beri Opini WTP LKPP 2024, Selamatkan 43,43 Triliun, Dorong Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah...
Soroti Tantangan Global, Fraksi Partai Demokrat Dukung Kebijakan Fiskal 2026 yang Inklusif dan Berkelanjutan
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026...
F-PKS Dukung Kebijakan Fiskal 2026 Wujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro...
Setujui KEM-PPKF 2026, Fraksi PAN Dorong Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi Berkelanjutan
27-05-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal...