PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi kembali dilaksanakan digelar dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, Senin (20/5/2024).

Dalam sidang paripurna ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu, Pemerintah yang diwakili langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tersebut menyampaikan Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 dengan kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen.

Dengan cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka ditegaskannya membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5% di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6% - 8% per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu juga terdapat nilai tukar rupiah per USD sebesar Rp15.300 hingga Rp16.000 dan inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. Hal ini sejalan dengan tema RKP di tahun 2025 yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Menkeu juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan beberapa indikator seperti pembangunan infrastruktur kemudian kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir ini, Indonesia berhasil membangun berbagai infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jalan nasional non-tol, bendungan dan pembangkit listrik. Indikator lainnya adalah terkait dengan penurunan stunting di Indonesia yang semula sebesar 37,2 persen menurun menjadi 21,5 persen pada tahun 2023 dan akan diakselerasi mencapai target 14% pada tahun 2024.

Indikator lainnya adalah menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 5,06 persen menjadi 1,12 persen di tahun 2023. Merespon pidato Menkeu, Dasco selaku pimpinan sidang menyampaikan apresiasi terhadap Menkeu Sri yang telah menyampaikan pidato KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2025 tersebut. 

Selanjutnya, ungkap Dasco, sesuai dengan Pasal 167 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib disebutkan bahwa segenap Fraksi nantinya menyampaikan pandangan atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Rapat Paripurna DPR yang akan kembali digelar pada hari Selasa, 28 Mei 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 25 Maret 2024, Pandangan Fraksi-Fraksi atas materi yang disampaikan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok (KEM dan PPKF) Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2024,” pungkas Politisi Partai Gerindra itu. (pun,bia/aha)