JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

METADATA
Nomor	45
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	29 October 2009
Tanggal Pengundangan	29 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-29
Abstrak	PERIKANAN 2009 UU NO. 45, LN. 2009/NO.154, TLN. NO. 5073, LL SETNEG : 53 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang: Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Oktober 2009. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 46 Perubahan Pasal . - Penjelasan 20 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi IV
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang

Status

Mengubah UU - UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Mencabut UU - UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Mengubah UU - UU No. 31 Tahun 1999 tentang Perikanan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 14 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 60/2007	Konservasi Sumber Daya Ikan.
2.	Pasal 15A Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
3.	Pasal 18A Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
4.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2007	PerizinanUsaha Pembudidayaan Ikan
5.	Pasal 25A Ayat 3	Peraturan Menteri No. 12/2017	Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
6.	Pasal 32 Ayat 0	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2007	PerizinanUsaha Pembudidayaan Ikan
7.	Pasal 35A Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	0
8.	Pasal 41 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	-
9.	Pasal 66A Ayat 4	Peraturan Menteri No. 6/2016	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
10.	Pasal 66B Ayat 2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2014	Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
11.	Pasal 7 Ayat 1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/2016	Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
12.	Pasal 71 Ayat 5	Keputusan Presiden No. 15/2010	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.
13.	Pasal 76C Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 0/0	RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara
14.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/2016	Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data