JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kearsipan

METADATA
Nomor	43
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	23 October 2009
Tanggal Pengundangan	23 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-23
Abstrak	KEARSIPAN 2009 UU NO. 43, LN. 2009/NO.152, TLN. NO. 5071, LL SETNEG : 82 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu membentuk Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kearsipan. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28FUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: a. pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan; b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan; c. sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional; d. penyelenggaraan kearsipan; e. pengelolaan arsip; f. autentikasi; g. pembinaan kearsipan; h. organisasi; i. pendanaan; j. sumber daya manusia; k. prasarana dan sarana; l. pelindungan dan penyelamatan arsip; m. sosialisasi; n. peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan o. sanksi administratif dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2009. - Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. - Peraturan kepala ANRI yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri 11 Bab dan 92 Pasal. - Penjelasan 30 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam

Status

Mencabut UU - UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
2.	Pasal 30 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3.	Pasal 46 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4.	Pasal 47 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
5.	Pasal 48 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
6.	Pasal 52 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
7.	Pasal 55 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
8.	Pasal 67 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
9.	Pasal 68 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 28/2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data