Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

METADATA
Nomor	42
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	15 October 2009
Tanggal Pengundangan	15 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-15
Abstrak	BARANG MEWAH - BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PERUBAHAN 2009 UU NO. 42, LN. 2009/NO.150, TLN. NO. 5069, LL SETNEG : 73 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - Dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23AUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : perubahan pengaturan bidang perpajakan untuk Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai, Mengurangi biaya kepatuhan, Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. - Undang-Undang ini terdiri 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 18 Perubahan Pasal. - Penjelasan 48 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi XI
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku

Status

Mengubah UU - UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mengubah UU - UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mengubah UU - UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mencabut UU - UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang
Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 1	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-4/PJ//2010	Tempat Lain Selain tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2.	Pasal 13 Ayat 1a	Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2012	Saat lain sebagai saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu
3.	Pasal 13 Ayat 8	Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4.	Pasal 13 Ayat 6	Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. PER-13/PJ//2019	Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
5.	Pasal 16B Ayat 1 huruf e	Peraturan Pemerintah No. 41/2021	Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
6.	Pasal 16E Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.03//2019	Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
7.	Pasal 19 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/2012	Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
8.	Pasal 3A Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022	Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
9.	Pasal 4 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.010//2019	Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
10.	Pasal 5A Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.03/2010	Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
11.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
12.	Pasal 8 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 73/2019	Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang
13.	Pasal 8 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2021	Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
14.	Pasal 8A Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015	Perubahan Ketiga Atas Permen Keuangan No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
15.	Pasal 9 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018	Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
16.	Pasal 9 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2014	Perubahan Atas Permen Keuangan No. 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Peghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
17.	Pasal 9 Ayat 6b	Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.03/2014	Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi
18.	Pasal 9 Ayat 7	Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010	Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
19.	Pasal 9 Ayat 13	Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.03/2010	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah