JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

METADATA
Nomor	41
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	14 October 2009
Tanggal Pengundangan	14 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-14
Abstrak	PANGAN BERKELANJUTAN - LAHAN PERTANIAN - PERLINDUNGAN 2009 UU NO. 41, LN. 2009/NO.149, TLN. NO. 5068, LL SETNEG : 63 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN - Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Ketentuan penguasaan/pemililikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2009. - Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 18 Bab dan 77 Pasal. - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi IV
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 25 Ayat 1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 27/2010	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.	Pasal 26 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/2011	PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3.	Pasal 29 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 11/2010	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
4.	Pasal 35 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
5.	Pasal 43 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 12/2012	Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6.	Pasal 53 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 1/2011	Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7.	Pasal 60 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 25/2012	Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8.	Pasal 66 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 30/2012	Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9.	Pasal 70 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data