JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kawasan Ekonomi Khusus

METADATA
Nomor	39
Tahun	2009
Tanggal Penetapan	14 October 2009
Tanggal Pengundangan	14 October 2009
Tanggal Pengundangan	2009-10-14
Abstrak	EKONOMI KHUSUS - KAWASAN 2009 UU NO. 39, LN. 2009/NO.147, TLN. NO. 5066, LL SETNEG : 34 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS - Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang, sehingga. perlu membentuk Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : fungsi, bentuk, dan kriteria KEK, pembentukan KEK, pendanaan infrastruktur, kelembagaan, lalu lintas barang, karantina, dan devisa, serta fasilitas dan kemudahan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009. - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 7 Bab dan 50 Pasal. - Penjelasan 13 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mencabut UU - UU 36/2000 Pasal 48 Ayat(1) dan Ayat (2)

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
2.	Pasal 15 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 8/2010	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
3.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 8/2022	Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
4.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 33/2010	Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
5.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
6.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
7.	Pasal 32 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
8.	Pasal 38 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
9.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
10.	Pasal 48 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus
11.	Pasal 7 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 2/2022	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
12.	Pasal 7 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 68/2019	Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari
13.	Pasal 9 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 40/2021	Penyelenggaraan Ekonomi Khusus

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data