Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan


METADATA
Nomor 22
Tahun 2009
Tanggal Penetapan 22 June 2009
Tanggal Pengundangan 22 June 2009
Tanggal Pengundangan 2009-06-22
Abstrak ANGKUTAN JALAN- LALU LINTAS 2009 UU NO. 22, LN 2009/NO. 96, TLN. NO. 5025, LL SETNEG : 203 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders). Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. - Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. - Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan harus berfungsi paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 22 Bab dab 326 Pasal. - Penjelasan 60 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Badan Legislasi
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU NO. 14/1992
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - o. 3/PUU-III/2015, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c , bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 101
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/2011
    Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
    2.
    Pasal 102
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 32/2011
    Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
    3.
    Pasal 103
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri No. 34/2014
    Marka Jalan
    4.
    Pasal 104
    Ayat (4)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10/2012
    Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
    5.
    Pasal 13
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 37/2011
    Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    6.
    Pasal 130
    Ayat -
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10/2012
    Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
    7.
    Pasal 133
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 32/2011
    Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
    8.
    Pasal 136
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 32/2011
    Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
    9.
    Pasal 137
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    10.
    Pasal 141
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 10/2012
    Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
    11.
    Pasal 150
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    12.
    Pasal 157
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 26/2017
    Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
    13.
    Pasal 159
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2019
    Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
    14.
    Pasal 164
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 60/2019
    Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
    15.
    Pasal 165
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 8/2011
    Angkutan Multimoda.
    16.
    Pasal 172
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    17.
    Pasal 178
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2019
    Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
    18.
    Pasal 179
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2019
    Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
    19.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    20.
    Pasal 180
    Ayat (3)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 60/2019
    Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
    21.
    Pasal 182
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 3/2023
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
    22.
    Pasal 185
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    23.
    Pasal 19
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 34/2006
    Jalan
    24.
    Pasal 192
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 30/2021
    Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    25.
    Pasal 193
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    26.
    Pasal 197
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    27.
    Pasal 198
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    28.
    Pasal 199
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2019
    Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
    29.
    Pasal 20
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    30.
    Pasal 202
    Ayat -
    Inpres No. 4/2013
    Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
    31.
    Pasal 205
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2017
    Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    32.
    Pasal 207
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2017
    Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    33.
    Pasal 209
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1999
    Pengendalian Pencemaran Udara
    34.
    Pasal 21
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    35.
    Pasal 210
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1999
    Pengendalian Pencemaran Udara
    36.
    Pasal 218
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 30/2021
    Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    37.
    Pasal 225
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2011
    Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    38.
    Pasal 228
    Ayat -
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 15/2013
    Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
    39.
    Pasal 242
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    40.
    Pasal 244
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    41.
    Pasal 25
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    42.
    Pasal 252
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2017
    Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    43.
    Pasal 255
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 51/2012
    Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
    44.
    Pasal 264
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    45.
    Pasal 265
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    46.
    Pasal 266
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    47.
    Pasal 267
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    48.
    Pasal 268
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    49.
    Pasal 269
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    50.
    Pasal 27
    Ayat (2)
    Peraturan Daerah Provinsi No. 5/2014
    Transportasi
    51.
    Pasal 270
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    52.
    Pasal 271
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    53.
    Pasal 272
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 80/2012
    Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    54.
    Pasal 32
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    55.
    Pasal 39
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6/2013
    Penyelenggaraan Terminal
    56.
    Pasal 39
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5/2014
    Transportasi
    57.
    Pasal 42
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    58.
    Pasal 43
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    59.
    Pasal 46
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 79/2013
    Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    60.
    Pasal 48
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    61.
    Pasal 50
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    62.
    Pasal 51
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    63.
    Pasal 56
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    64.
    Pasal 57
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    65.
    Pasal 59
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    66.
    Pasal 59
    Ayat (7)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10/2012
    Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
    67.
    Pasal 60
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    68.
    Pasal 61
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    69.
    Pasal 63
    Ayat (2)
    Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1/2019
    Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    70.
    Pasal 63
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5/2014
    Transportasi
    71.
    Pasal 64
    Ayat (6)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    72.
    Pasal 67
    Ayat (4)
    Peraturan Presiden No. 5/2015
    Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
    73.
    Pasal 68
    Ayat (6)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    74.
    Pasal 69
    Ayat (3)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    75.
    Pasal 72
    Ayat (1)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    76.
    Pasal 72
    Ayat (2)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    77.
    Pasal 72
    Ayat (3)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    78.
    Pasal 75
    Ayat -
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    79.
    Pasal 76
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 55/2012
    Kendaraan
    80.
    Pasal 88
    Ayat -
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    81.
    Pasal 89
    Ayat (3)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    82.
    Pasal 91
    Ayat (2)
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5/2012
    Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
    83.
    Pasal 92
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 74/2014
    Angkutan Jalan
    84.
    Pasal 93
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/2011
    Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
    85.
    Pasal 95
    Ayat (1)
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 96/2015
    Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI