Pasal 11
Ayat 1

Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.03/2021

Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 16A
Ayat 2

Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya

Pasal 16C
Ayat -

Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.0/2000

Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 320/KMK.03/2002.

Pasal 3A
Ayat 3

Keputusan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022

Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Pasal 4A
Ayat -

Peraturan Pemerintah No. 24/2002

Perubahan Atas PP No. 148 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 5A
Ayat -

Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.03/2010

Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan.

Pasal 8
Ayat 3

Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.03/2003

Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 8
Ayat 4

Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.03/2003

Macam dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 9
Ayat 7

Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

Pasal 9
Ayat 6

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2014

Perubahan Kedua atas PMK Nomor 78/PMK.03 /2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.