JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Hubungan Luar Negeri
METADATA
Nomor
37
Tahun
1999
Tanggal Penetapan
14 September 1999
Tanggal Pengundangan
14 September 1999
Tanggal Pengundangan
1999-09-14
Abstrak
LUAR NEGERI - HUBUNGAN
1999
UU NO. 37, LN 1999 / NO. 156, TLN. NO. 3882, LL SETKAB : 22 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
- Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun international, melalui forum bilateral atau multilateral, diabadikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protokol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1963; dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri; Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri; Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler; dan Aparatur hubungan luar negeri.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 14 September 1999.
- Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal.
- Penjelasan 11 hlm.
Lampiran
Bidang
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I
Status
Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No
Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
6.
Pasal 31 Ayat 2
Keputusan Menteri Luar Negeri No. 107/2001
Kepmen Luar Negeri No. SK/107/DL/VIII/2000/01 tentang Program Tugas Belajar Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri
7.
Pasal 32 Ayat 4
Keputusan Menteri Luar Negeri No. 0/0
Belum Ditetapkan
8.
Pasal 33 Ayat -
Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4/2009
Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik Dan Konsuler
9.
Pasal 34 Ayat -
Keputusan Menteri Luar Negeri No. 6/2004
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri
10.
Pasal 37 Ayat 1 & 2
Peraturan Presiden No. 86/2015
Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
11.
Pasal 9 Ayat 2
Peraturan Presiden No. 69/2020
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kamerun
