JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

METADATA
Nomor	19
Tahun	2000
Tanggal Penetapan	02 August 2000
Tanggal Pengundangan	02 August 2000
Tanggal Pengundangan	2000-08-02
Abstrak	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 2000 UU NO. 19, LN 2000 / NO. 129, TLN. NO. 3987, LL SETKAB : 43 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA - Dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. - Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan; jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif; pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal; Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak; jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang; besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan; pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak; kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan milai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi; hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. - Undang-undang ini terdiri atas 3 pasal, Dalam pasal 2 nya memuat 27 Perubahan Pasal. - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mengubah UU - UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10A Ayat -	Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000	Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu No.85/PMK.03/2010
2.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 135/2000	Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
3.	Pasal 15 Ayat 2	Keputusan Menteri Keuangan No. 0/0	-
4.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 135/2000	Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak
5.	Pasal 20 Ayat 1	Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.04/2000	Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
6.	Pasal 22 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 135/2000	Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak
7.	Pasal 25 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 136/2000	Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
8.	Pasal 26 Ayat 7	Peraturan Daerah Provinsi No. 6/2010	Ketentuan Umum Pajak Daerah
9.	Pasal 37 Ayat 1 huruf c	Keputusan Menteri Keuangan No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data