JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

METADATA
Nomor	18
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	06 August 2013
Tanggal Pengundangan	06 August 2013
Tanggal Pengundangan	2013-08-06
Abstrak	PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN-PENCEGAHAN 2013 UU NO. 18, LN 2013/NO. 130, TLN. NO. 5432, LL SETNEG : 92 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN - Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) pelindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri atas 12 Bab dan 114 Pasal. - Penjelasan.
Lampiran

Bidang

Komisi IV

Status

Mencabut UU - ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; UU No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
2.	Pasal 110 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 24/2021	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutuan
3.	Pasal 110 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 24/2021	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutuan
4.	Pasal 18 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 24/2021	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
5.	Pasal 48 Ayat 0	Peraturan Menteri No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	Pasal 55 Ayat 6	Peraturan Presiden No. 0/0	-
7.	Pasal 56 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 0/0	-
8.	Pasal 6 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
9.	Pasal 61 Ayat -	Peraturan Menteri No. P22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017/2017	TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data