JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Merek

METADATA
Nomor	15
Tahun	2001
Tanggal Penetapan	01 August 2001
Tanggal Pengundangan	01 August 2001
Tanggal Pengundangan	2001-08-01
Abstrak	MEREK 2001 UU NO. 15, LN 2001 / NO. 110, TLN. NO. 4131, LL SETKAB : 62 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK - Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Proses penyelesaian Permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; hal Hak Prioritas apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas; berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak; perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal; pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar; dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Agustus 2001. - Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 101 Pasal. - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - No. 19/1992
Mencabut UU - No. 14/1997
Dicabut UU - UU NO. 20/2016

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 32 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 20/2005	Perpres No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek
2.	Pasal 34 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 7/2005	PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek
3.	Pasal 49 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8/2016	Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
4.	Pasal 56 Ayat 9	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51/2007	PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
5.	Pasal 6 Ayat 2	Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01/1991	Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang lain Atau Milik Badan Lain
6.	Pasal 61 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 23/1993	Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
7.	Pasal 7 Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 2/2005	PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
8.	Pasal 7 Ayat 9	Peraturan Presiden No. 84/2006	Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
9.	Pasal 75 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 45/2016	Perubahan Kedua Atas PP No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Pasal 8 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 24/1993	Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
11.	Pasal 9 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 23/1993	Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data