Paten


METADATA
Nomor 14
Tahun 2001
Tanggal Penetapan 01 August 2001
Tanggal Pengundangan 01 August 2001
Tanggal Pengundangan 2001-08-01
Abstrak PATEN 2001 UU NO. 14, LN 2001 / NO. 109, TLN. NO. 4130, LL SETKAB : 84 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN - Sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor. Hal tersebut juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible); penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan Paten harus dilakukan secara cepat dan segera yaitu di pengadilan niaga; instansi yang ditugasi untuk memberikan lisensi-wajib adalah Direktorat Jenderal Hal itu dimaksudkan untuk penyederhanaan prosedur dan meningkatkan layanan kepada masyarakat; istilah hari dapat mengandung beberapa pengertian, dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah hari adalah hari kerja; Invensi tentang makhluk hidup (yang mencakup manusia, hewan, atau tanaman) tidak dapat diberi Paten; Penetapan Sementara Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan Paten oleh pihak yang tidak berhak; ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten; penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimungkinkan dalam Undang-undang ini, selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan; r hal-hal yang tidak dikategorikan tindak pidana, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat; dan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama yang dinilai tidak sejalan dengan Persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan penundaan pemberian Paten dan lingkup hak eksklusif Pemegang Paten. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Agustus 2001. - Terhadap Permohonan yang diajukan sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. - Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dinyatakan tidak berlaku - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 139 Pasal. - Penjelasan 40 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut UU - No. 6/1989 tentang Paten.
  • Mencabut UU - No. 13/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
  • Dicabut UU - UU No. 13/2016
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 103
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 27/2004
    PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
    2.
    Pasal 108
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    3.
    Pasal 109
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    4.
    Pasal 113
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 45/2016
    Perubahan Kedua Atas PP Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
    5.
    Pasal 15
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    6.
    Pasal 17
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    7.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    8.
    Pasal 25
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 2/2005
    PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
    9.
    Pasal 25
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 84/2006
    Perpres No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
    10.
    Pasal 29
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    11.
    Pasal 38
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    12.
    Pasal 39
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    13.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    14.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    15.
    Pasal 59
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 34/1991
    Tata Cara Permintaan Paten
    16.
    Pasal 63
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 40/2005
    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten.
    17.
    Pasal 65
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 40/2005
    PP No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten
    18.
    Pasal 66
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 37/2010
    Syarat Dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
    19.
    Pasal 73
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8/2016
    Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
    20.
    Pasal 87
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8/2016
    Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI