JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI

Bidang

Status

Mencabut Stbl. - 1860 : 3 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie
Mencabut Ordonantie - 16-9-1931 tentang Honorarium Notaris;
Mencabut UU - UU No. 33/1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara
Mencabut Peraturan Pemerintah - PP No. 11/1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris,
Mencabut UU - Pasal 54 UU No. 8/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Diubah UU - UU NO. 2/2014
Mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM - Permenkumham No.27/2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 14 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HT.03.01/2006	Syarat dan Tata Cara Pengang-katan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris
2.	Pasal 15 Ayat 3	Keputusan Menteri Keuangan No. 338/KMK.01/2000	Pejabat Lelang
3.	Pasal 16 Ayat 6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.HT.03.10/2007	Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris
4.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.01.AH.02.12/2010	Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata
5.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19/2021	Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah
6.	Pasal 23 Ayat 5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10/2004	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, serta Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
7.	Pasal 81 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 40/2015	Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata kerja Majelis Pengawas

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI