Merek dan Indikasi Geografis

METADATA
Nomor	20
Tahun	2016
Tanggal Penetapan	25 November 2016
Tanggal Pengundangan	25 November 2016
Tanggal Pengundangan	2016-11-25
Abstrak	INDIKASI GEOGRAFIS - MEREK 2016 UU NO. 20, LN 2016/ NO. 252, TLN. NO. 5953, LL SETNEG : 74 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS - Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geogralis. - Dasar Hukum undang-undang ini Pasal 5 ayat (l), Pasal 18A ayat (2), pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). - Dalam Undang-undang ini diatur tentang pelindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut; penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek; persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date; pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek; dan untuk lebih memberikan pelindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2016. - Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dicabut dan dinya;akan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 20 Bab dan 109 Pasal. - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III
Panitia Khusus

Status

Mencabut UU - UU No. 15 / 2001 tentang Merek

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 21 Ayat 4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
2.	Pasal 23 Ayat 8	Peraturan Menteri No. 0/0	-
3.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
4.	Pasal 32 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 90/2019	Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Pada Komisi Banding Merek
5.	Pasal 34 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 90/2019	Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Pada Komisi Banding Merek
6.	Pasal 39 Ayat 3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
7.	Pasal 4 Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 28/2019	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	Pasal 40 Ayat 4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
9.	Pasal 41 Ayat 9	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
10.	Pasal 45 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2018	Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
11.	Pasal 51 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
12.	Pasal 52 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 22/2018	Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
13.	Pasal 55 Ayat 2	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12/2019	Indikasi Geografis
14.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
15.	Pasal 60 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12/2019	Indikasi Geografis
16.	Pasal 65 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
17.	Pasal 71 Ayat 5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12/2019	Indikasi Geografis
18.	Pasal 8 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016	Pendaftaran Merek
19.	Pasal 82 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 28/2019	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	Pasal 91 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Merek dan Indikasi Geografis