Penyelenggaraan Ibadah Haji


METADATA
Nomor 13
Tahun 2008
Tanggal Penetapan 28 April 2008
Tanggal Pengundangan 28 April 2008
Tanggal Pengundangan 2008-04-28
Abstrak IBADAH HAJI - PENYELENGGARAAN 2008 UU NO. 13, LN. 2008/NO. 60, TLN. NO. 4845, LL SETNEG : 36 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI - Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Hak Dan Kewajiban; . Pengorganisasian; Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; Pendaftaran dan Kuota; Pembinaan; Kesehatan; Keimigrasian; Transportasi; Akomodasi; Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; Pengelolaan Dana Abadi Umat; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2008. - Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya UndangUndang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri 17 Bab dan 69 Pasal. - Penjelasan 12 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Komisi VIII
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
  • Mencabut UU - UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
  • Diubah UU - UU No. 34 Tahun 2009
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
  • Dicabut UU - UU No. 8/2019
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
    2.
    Pasal 11
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    3.
    Pasal 20
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 28/2010
    Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPIH
    4.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Agama No. 47/2017
    Pengelolaan Dana Haji
    5.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Agama No. 47/2017
    Pengelolaan Dana Haji
    6.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    7.
    Pasal 27
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
    8.
    Pasal 28
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    9.
    Pasal 30
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    10.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    11.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
    12.
    Pasal 37
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    13.
    Pasal 38
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Agama No. 23/2016
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
    14.
    Pasal 4
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Agama No. 13/2018
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
    15.
    Pasal 42
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
    16.
    Pasal 45
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Agama No. 8/2018
    Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh
    17.
    Pasal 46
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
    18.
    Pasal 54
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
    19.
    Pasal 56
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Agama No. 39/2015
    Pengelolaan Dana Abadi Umat
    20.
    Pasal 60
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Agama No. 39/2015
    Pengelolaan Dana Abadi Umat
    21.
    Pasal 61
    Ayat -
    Peraturan Menteri Agama No. 39/2015
    Pengelolaan Dana Abadi Umat
    22.
    Pasal 8
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 79/2012
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI