Ahmad Irawan Usulkan Pileg dan Pilpres Tak Lagi Digelar Serentak

21-11-2026 / KOMISI II

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengungkapkan bahwa skema pemisahan jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) seperti pola Pemilu 2009 dan 2014 menjadi salah satu opsi strategis yang tengah diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menegaskan bahwa seluruh opsi sistem pemilu tersebut akan disimulasikan secara matang agar tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga teruji secara konstitusional.

 

"Namun, sesuatu yang secara konseptual menurut kita bagus, belum tentu itu konstitusional. Jadi banyak hal nanti akan kami simulasikan, dan saya juga termasuk yang memperjuangkan agar skema kita kembali seperti 2014 dan 2009, tidak seperti 2019 dan 2024," ujar Ahmad Irawan dalam Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).

 

Ia menjelaskan bahwa perubahan desain keserentakan akan berdampak langsung pada berbagai subsistem pemilu lainnya, mulai dari teknis pelaksanaan, mekanisme pencalonan, hingga penerapan sistem dua putaran (two-round system). Oleh karena itu, Panja RUU Pemilu terus menghimpun masukan komprehensif, termasuk secara tertulis, guna melahirkan satu sistem yang dapat diterima seluruh pihak di tengah keberagaman Indonesia.

 

"Berhubungan dengan republik kita yang luas dengan kondisi yang beragam, kita harus memiliki satu sistem yang bisa diterima oleh para pihak. Jika masih ada tambahan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan, kami mohon masukan tersebut dapat disampaikan secara tertulis," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Menanggapi opsi pemisahan jadwal tersebut, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, menyatakan sepakat agar pelaksanaan pemilu dikembalikan ke pola 2014, yakni Pileg digelar terlebih dahulu sebelum Pilpres. Selain meringankan beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi pada pemilu serentak, skema ini dinilai membuat perhatian masyarakat terhadap pemilihan anggota legislatif lebih optimal.

 

"Saya lebih setuju jika pemilunya seperti 2014, Pileg dulu agar ada perhatian dari masyarakat, baru dua atau tiga bulan kemudian Pilpres. Selain itu, ke depan kami juga mengusulkan kelonggaran aturan pembukaan kotak suara di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi guna menekan sengketa ke MK, serta mendorong konsep green election dengan mengganti spanduk dan umbul-umbul ke media videotron atau billboard," papar Ngurah Satria Wardana.

 

Sebagai informasi tambahan, kajian mengenai desain keserentakan dan pemisahan Pileg-Pilpres merupakan salah satu isu utama dalam ruang lingkup pembahasan Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mengukur dampak keserentakan terhadap kualitas pilihan pemilih, sistem presidensial, dan beban kerja penyelenggara dengan tetap merujuk pada perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025.

 

Seluruh masukan teknis dari Pemerintah Provinsi Bali beserta hasil simulasi desain keserentakan ini akan menjadi bahan pendalaman dalam rapat Panja RUU Pemilu. Komisi II DPR RI berkomitmen merumuskan norma kepemiluan yang efisien, konstitusional, dan mampu menjaga kepercayaan publik pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.(dwk/we)

BERITA TERKAIT
Soroti Risiko E-Voting, Legislator Desak Pembenahan Sistem Rekapitulasi Suara
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) masih terlalu berisiko...
Ahmad Irawan Usulkan Pileg dan Pilpres Tak Lagi Digelar Serentak
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengungkapkan bahwa skema pemisahan jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan...
Legislator Ungkap Berantas Politik Uang Tak Cukup dengan Regulasi
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pemberantasan politik uang tidak cukup hanya melalui pembenahan...
Esthon Foenay: Pendidikan Demokrasi Penting Tingkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih
21-11-2026 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Medan - Anggota Komisi II DPR RI Esthon Leyloh Foenay Ia menilai, dalam peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan...