Dorong Percepatan Penanganan Pascabencana di Manggarai Barat
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat — Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menyoroti masih adanya kendala teknis dalam pemanfaatan berbagai anggaran penanganan pascabencana di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (20/11/2026). Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda wilayah tersebut.
Hal itu Ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Manggarai Barat untuk melakukan pengawasan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ketut menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pemerintah daerah, BPBD, dan jajaran terkait, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan sejumlah anggaran, termasuk Dana Siap Pakai (DSP) maupun bantuan pemerintah pusat. Namun hingga kini sebagian dana tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat persoalan administratif dan petunjuk teknis pelaksanaan.
“Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan dana, seperti Dana Siap Pakai untuk penanganan pasca rekonstruksi. Namun sampai saat ini masih terkendala urusan teknis mengenai pencairannya. Bahkan ada bantuan pemerintah yang dananya sudah masuk ke kas daerah, tetapi belum bisa dipergunakan karena petunjuk teknisnya belum jelas,” ujar Ketut.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Manggarai Barat, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain yang terdampak bencana.
Karena itu, Komisi VIII meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga aparat penegak hukum agar anggaran yang telah disiapkan negara dapat segera dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terdampak.
“Kita tidak ingin dana yang sudah disahkan pemerintah kemudian tidak bisa dipergunakan. Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk dengan kejaksaan, sehingga dana yang sudah dialokasikan benar-benar dapat digunakan untuk penanganan pascabencana,” tegasnya.
Selain mengevaluasi penanganan pascabencana, Komisi VIII juga menyoroti pentingnya penguatan anggaran mitigasi bencana. Menurut Ketut, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia sehingga kesiapsiagaan harus menjadi prioritas.
Ia menilai anggaran reguler BNPB masih sangat terbatas dibandingkan besarnya tantangan kebencanaan nasional.
“Yang paling penting sebenarnya adalah dana mitigasi bencana. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan merupakan salah satu negara dengan risiko bencana terbesar. Karena itu kesiapsiagaan masyarakat maupun BNPB harus terus diperkuat agar dapat mengurangi kerugian, terutama korban jiwa,” katanya.
Lebih lanjut, Ketut mengatakan berbagai temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi Komisi VIII, termasuk dalam mendorong penyempurnaan regulasi kebencanaan agar penanganan bencana ke depan menjadi lebih cepat, efektif, dan memiliki kepastian hukum. (bit/aha)

