La Tinro: Masyarakat Adat Tidak Pernah Merusak Hutan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah pihak yang merusak hutan selama menjalankan kehidupannya.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pandangan ini mengemuka sebagai bagian dari pendalaman substansi penyusunan RUU Masyarakat Adat di lingkungan Baleg DPR RI.
Dalam pandangannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai kerusakan hutan justru kerap dipicu oleh pihak luar yang masuk dengan alat berat untuk pembukaan lahan. Ia mencontohkan aktivitas pembukaan lahan menggunakan buldoser untuk kepentingan perkebunan seperti kelapa sawit maupun tanaman lainnya.
"Pak Ketua, masyarakat adat itu tidak merusak hutan sebetulnya, yang merusak hutan adalah yang datang ini. Dia bawa buldozer, mau nanam sawit, mau nanam apa, kan," ujar La Tinro dalam rapat Panja tersebut.
Lebih lanjut, La Tinro juga menyinggung bahwa selama ini tidak terdengar masyarakat adat melakukan penambangan batu bara. Ia bahkan berkelakar mengenai hal tersebut meski di tengah dinamika atau istilah yang terdengar mirip dengan kata batu bara. Menurutnya, pola hidup masyarakat adat selama ini selaras dengan kebutuhan sehari-hari tanpa sifat eksploitatif yang berlebihan.
La Tinro turut mengibaratkan pandangan lama mengenai penjagaan alam yang menyebutkan hewan tidak merusak hutan, sementara kerusakan justru terjadi ketika manusia menebang dan membakar hutan. Atas dasar itu, ia menyatakan sepakat bahwa masyarakat adat pada dasarnya tidak merusak lingkungannya.
"Jadi kalau masyarakat adat itu tidak merusak. Dia makan sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan gitu. Jadi, saya setuju itu bahwa pernyataan bahwa masyarakat adat itu tidak merusak lingkungannya," tegasnya.
Terakhir, La Tinro menyinggung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adat yang bersumber secara wajar dari alam sekitar, seperti umbi-umbian, sebelum akhirnya rapat berlanjut dengan penyampaian dari anggota lainnya setelah mendapat izin Ketua Baleg. Pembahasan juga menyentuh aspek judul dan kerangka hukum dalam RUU tentang Masyarakat Adat agar substansi regulasi tetap fokus dan jelas mengatur tentang masyarakat adat. (naj/rdn)

