Soedeson Tandra: Pemulihan Aset Bergantung Eksekusi Aparat

19-11-2026 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa percepatan pengembalian dan pemulihan aset sepenuhnya berada pada tataran pelaksanaan aparat penegak hukum setelah kerangka UU disusun oleh parlemen.  

 

​Keterangan tersebut disampaikan Soedeson Tandra usai Rapat Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). 

 

Ia menjelaskan bahwa peran DPR berada pada tahap perumusan aturan, sementara keberhasilan memulihkan aset negara maupun masyarakat sangat ditentukan oleh kesungguhan aparat penegak hukum saat menjalankan regulasi tersebut di lapangan.  

 

​Menurut Soedeson, masyarakat perlu mengarahkan tuntutan soal implementasi teknis pengembalian aset kepada aparat penegak hukum karena proses penyusunan regulasi oleh DPR telah tuntas. Ia meminta agar seluruh ketentuan dalam undang-undang dijalankan secara lurus, benar, dan tegas demi kepentingan bangsa dan negara.  

 

​"Itu kan di tataran pelaksanaannya. Tanya kepada aparat penegak hukum, bukan tanya kepada DPR. DPR kan yang menyusun. Udah selesai, kita serahkan pada aparat penegak hukum. Laksanakan itu selurus-lurusnya, sebenar-benarnya, setegak-tegaknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Soedeson.

 

Cegah Abuse of Power

 

​Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan bahwa DPR RI telah mengintroduksi pembentukan badan pengawas yang independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) sekaligus menjaga transparansi pengelolaan harta benda yang disita.  

 

Ia menilai mekanisme pengawasan independen dirancang agar pelaksanaan aturan berjalan terukur, melindungi hak warga negara, dan memastikan aset sitaan dikelola sesuai koridor hukum.  

 

​Soedeson menekankan bahwa badan pengawas independen diperlukan untuk menyeimbangkan dua sisi penting dalam penegakan hukum: mencegah potensi penyalahgunaan wewenang terhadap warga masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas serta transparansi atas harta benda yang disita. Di tengah proses tersebut, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkan optimisme dan meninggalkan sikap pesimistis.  

 

​"DPR telah menyusun semua sesuai dengan mekanisme yang ada. Salah satu yang kita introdusir adalah badan pengawas yang independen untuk mencegah abuse of power di satu sisi kepada rakyat, kepada warga masyarakat. Di sisi lain, untuk menjaga transparansi, menjaga harta benda yang disita supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Kita harus optimis, bangsa ini harus optimis dong, jangan pesimis," ujar Soedeson.  

 

​Kehadiran mekanisme badan pengawas independen melengkapi struktur tata kelola perampasan aset yang dirancang agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Agenda Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna 19 November 2026 menjadi puncak penantian panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan publik dan pegiat antikorupsi.  (ndy/aha)

BERITA TERKAIT
UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur, Badan Pengawas Harus Independen
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa tercapainya tujuan undang-undang perampasan aset bergantung pada...
Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset, Apresiasi Masukan dari Masyarakat
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana...
Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat...
Soedeson Tandra: Pemulihan Aset Bergantung Eksekusi Aparat
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan...