Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

18-11-2026 /

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden RI Prabowo Subianto, baik dari aspek keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis. Hal ini dinilai penting menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden yang berpotensi mengganggu keamanan negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

 

“Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa dugaan penyadapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih jika berlangsung dalam kurun waktu panjang dan memungkinkan pengumpulan informasi terkait kebijakan strategis Presiden. Karena itu, ia meminta Kemensetneg memastikan seluruh area dan fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan terlindungi dari potensi penyusupan maupun aktivitas penyadapan.

 

Menurut Sugiat, pengamanan Presiden tidak cukup hanya melalui pemeriksaan fisik ruangan dan fasilitas Istana, tetapi juga perlu didukung kemampuan teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan jarak jauh. Dengan demikian, keamanan komunikasi dan informasi Presiden dapat terlindungi secara optimal.

 

“Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.

 

Selain penguatan pengamanan, dirinya juga mendorong Kemensetneg mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis yang telah diterbitkan selama dua tahun pemerintahan berjalan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada infiltrasi atau penyusupan kepentingan tertentu yang memengaruhi substansi kebijakan Presiden Prabowo.

 

Ia menilai informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk melemahkan, bahkan menyabotase, kebijakan pemerintah. Karena itu, jelasnya, evaluasi perlu mencakup berbagai produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri.

 

Mengakhiri pernyataan, Sugiat juga mengingatkan bahwa kelompok-kelompok oligarki memiliki kemampuan beradaptasi dan memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan nasional tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sebagaimana semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

 

“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. (pun/um)

BERITA TERKAIT
Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden
18-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengimbau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengevaluasi personel yang berada...
Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh
18-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden...
Mafirion Minta I-GHAS 24/7 Bisa Perkuat Pengawasan Lalu Lintas Perbatasan Nasional
18-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mendorong pemerintah mengoptimalkan implementasi Interpol Global Hit Alert System...
Komisi XIII Minta Program HAM Lebih Efektif dan Berkelanjutan
18-11-2026 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan hak asasi manusia (HAM) agar...