Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

17-11-2026 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong agar wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konservasi dan perlindungan satwa langka hingga dampak pemindahan terhadap keberlangsungan populasi badak Jawa.


Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan DPR RI akan mengoordinasikan pembahasan tersebut dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten juga diperlukan untuk mengkaji manfaat maupun risiko dari usulan pemindahan tersebut.


“Nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya. Baik di DPR, dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait. Juga pemerintah daerah, baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya kalau usulan memindahkan badak Jawa itu,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).


Wacana pengembangan habitat kedua badak Jawa kembali mencuat setelah muncul gagasan untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik, yang dapat mengancam populasi badak Jawa karena saat ini terkonsentrasi di satu kawasan.


Kementerian Kehutanan menyatakan pengembangan habitat kedua masih memerlukan kajian ilmiah dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan. Penentuan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan belum diputuskan. Kajian juga harus memperhatikan kesesuaian ekosistem, daya dukung habitat, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, keamanan kawasan, serta keterlibatan masyarakat sekitar.


Saan menegaskan DPR akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait untuk membicarakan usulan tersebut, sehingga keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif. “Jadi nanti kita akan coba koordinasikan semua pihak untuk membicarakan terkait dengan pemindahan badak Jawa,” tutupnya. (fa,pun/aha)

BERITA TERKAIT
UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur, Badan Pengawas Harus Independen
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa tercapainya tujuan undang-undang perampasan aset bergantung pada...
Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset, Apresiasi Masukan dari Masyarakat
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana...
Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat...
Soedeson Tandra: Pemulihan Aset Bergantung Eksekusi Aparat
19-11-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan...